Dalam mendukung program pemerintah membangun sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Peningkatan (BBPP) Produktivitas dibawah binaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuolon Progo dalam bentuk program Pilot Project.
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat Melalui Kewirausahaan dan Inovasi Terintegrasi Kabupaten Kulonprogo, sebagai bentuk aksi nyata percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan kewirausahaan serta percepatan sertifikasi kompetensi.
Menurut Direktur Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Drs. Bambang Satrio Lelono, MA, progam kerjasama ini perlu dan penting untuk dilakukan, dimana Indonesia memasuki fase bonus demografi yang mulai pada tahun 2020, menjadi salah satu indikator menuju Indonesia maju. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif dan diperkirakan Indonesia akan mencapai puncak dari bonus demografi ini pada tahun 2030-2040. Pada periode tersebut diprediksi jumlah penduduk usia produktif mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan sebesar 294 juta jiwa.
“Agar dapat memperoleh manfaat maksimal dari bonus demografi ini, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar kerja,” kata Direktur Jenderal Binalattas Drs. Bambang Satrio Lelono, MA., saat memberikan sambutannya dalam program kerjasama Pilot Project Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat Melalui Kewirausahaan dan Inovasi Terintegrasi Kabupaten Kulonprogo di ruang sermo Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Jumat (15/11/2019).
Hal di atas juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo berkaitan dengan program strategis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, diantaranya adalah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dengan Bedah Menoreh, Kawasan Industri di Sentolo, dan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang dipastikan dapat memberikan multiplier effect yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah dan masyarakat kulon Kulon Progo, diantaranya penyiapan kompetensi calon tenaga kerja dan peluang usaha bidang UMKM sehingga diperlukan trobosan dan strategi yang akurat dan tepat sasaran dalam membentuk produk-produk unggulan Kulon Progo yang berkualitas untuk bersaing di pasar bebas.
“Masyarakat Kulon Progo harus siap dengan produk-produk local yang dihasilkan, agar mampu bersaing dengan produk lain di luar Kulon Progo, sehingga tercipta kemandirian ekonomi untuk kesejahteranaan masyarakat.” Kata Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutejo dalam sambutannya.
“Tepat kiranya dan baik sekali dengan diselenggarakannya penandatanganan Nota Kesepakatan ini dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui kewirausahaan dan inovasi yang terintegras. Namun kiranya kita harus optimis bahwa dengan kegiatan ini dapat menjadi daya ungkit yang kuat untuk memberikan motivasi kepada para pelaku kewirausahaan, sehingga kedepan mampu memberikan semangat dalam menekuni usaha”, imbuh Drs. H. Sutedjo.
Dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut dihadiri oleh, Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Kemnaker, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Perwakilan BLK Komunitas dan Peserta.
Melalui Pilot Proyek Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing melalui kewirausahaan dan inovasi terintegrasi, didukung kolaborasi Pemerintah Daerah diharapkan terjadi komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan SKPD, Perbankkan, Pengusaha dan pihak Market, diharapkan dapat berkoordinasi untuk mengatasi masalah utama ketenagakerjaan di daerah yang umumnya terhadap ‘mismatch’ antara supply dan demand tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran.
Melalui Kegiatan kewirausahaan tersebut, diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui pendekatan bottom up, dan untuk itu kewirausahaan terintegrasi dirancang dapat melaksanakan 4 fungsi yaitu: pelatihan, uji kompetensi, pemagangan, Coaching & Mentoring. https://www.liputan6.com/